PALANGKA RAYA, iNews.id – Pengukuhan pengurus Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) periode 2023-2025 yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (24/10/2023) berlangsung khidmat.

Pengukuhan KDEKS Provinsi Kalteng ini dilakukan oleh Plt Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Taufik Hidayat dan disaksikan langsung oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf selaku Ketua Harian KNEKS.

Adapun jajaran pengurus KDEKS Kalteng yang dikukuhkan, yakni Gubernur Kalteng Sugianto Sabran sebagai Ketua KDEKS Kalteng, Wakil Gubernur sebagai Wakil Ketua, Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng sebagai Sekretaris, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng sebagai Wakil Sekretaris I, dan Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalteng sebagai Wakil Sekretaris II.

Kemudian, Akhmad Dakhoir sebagai Direktur Eksekutif, Khairil Anwar sebagai Wakil Direktur Eksekutif, Tuaini sebagai Direktur Industri Produk Halal, Ahmad Selanorwanda sebagai Direktur Jasa Keuangan Syariah, Mustain Khaitami sebagai Direktur Keuangan Sosial Syariah, Rahmat Nasution Hamka sebagai Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah, serta Itsla Yunisva Aviva sebagai Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah. 

Dilakukan juga pengukuhan para kepala divisi, di antaranya Vicky Agung Kresnanto sebagai Kepala Divisi Produk Halal, Robbi Dwi Suhadak sebagai Kepala Divisi Jasa Keuangan Syariah, Akhmad Supriadi sebagai Kepala Divisi Keuangan Sosial Syariah, Andi Wirahadi K sebagai Kepala Divisi Bisnis dan Kewirausahaan Syariah, dan Heru Hidayat sebagai Kepala Divisi Infrastruktur Ekosistem Syariah.

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dalam kesempatan ini memberikan arahan kepada jajaran KDEKS Provinsi Kalteng yang baru dikukuhkan. Dia menyampaikan, pemerintah secara serius mengembangankan ekonomi dan keuangan syariah karena kemampuannya dalam penguatan di dalam ekonomi nasional.

“Langkah pertama yaitu memperkuat kelembagaan dalam pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah di tingkat pusat yang diketuai Presiden, Ketua Harian yakni Wakil Presiden, Sekretaris yakni Menteri Keuangan dan anggotanya empat Menko terkait serta Menteri terkait lainnya,” tutur Wapres.

Ma’ruf Amin juga mengatakan, langkah lainnya adalah dengan mendorong pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah seperti yang dibentuk saat ini, yang merupakan pembentukan di provinsi ke dua puluh empat sebagai orkestrator di tingkat wilayah.

Editor : Anindita Trinoviana

Follow Berita iNewsKalteng di Google News

Bagikan Artikel: